PERANAN
ISDV/PKI PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL
2.1 Awal terbentuknya ISDV/PKI
Partai ini didirikan atas
inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama
Indische Social-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial
Demokrat Hindia Belanda). Anggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85
anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial
Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.
Pada Oktober 1915 ISDV mulai
aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, “Het Vrije Woord” (Kata
yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars.
Pada saat pembentukannya, ISDV
tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100
orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga
pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi
radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak
puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri darioISDV.
Pada 1917, Kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya
sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.
Pada 1917 ISDV mengeluarkan
penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, “Soeara Merdika”.
Di bawah kepemimpinan Sneevliet,
ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober Rusia harus diikuti di Indonesia.
Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut
Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah “Pengawal Merah” dan
dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir
1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan
angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk dewan soviet. Para
penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para
pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin
pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40
tahun. seperti yang terjadi di
ISDV terus melakukan kegiatannya,
meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian
menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah
kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan
Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas
warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya
mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang
dari 400 orang anggota.
2.2 Dari ISDV ke PKI
Pada bulan Mei 1920, ISDV menyelenggarakan kongres yang ke-7 dan
salah satu agendanya
adalah perubahan nama
ISDV menjadi Perserikatan Komunis di
Hindia. Perubahan nama
ini dilandasi bahwa
dalam rangka
mengidentifikasikan diri dengan Komintern, ISDV
perlu memiliki identitas dan organisasi yang akan membedakan dengan
kelompok sosialis palsu. Pada tanggal 23 Mei 1920, kongres mengesahkan Partai
Komunist Hindia sebagai nama baru
ISDV. Semua cabang
menyetujui perubahan itu,
kecuali cabang Surabaya, Bandung, dan
Ternate yang menentang
perubahan itu. Semaun
tampil sebagai ketua, Darsono
sebagai wakil ketua,
Bergsma sebagai sekretaris,
dan Dekkersebagai bendahara. Pada
bulan Desember 1920,
namanya diubah lagi
menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI
semakin besar. PKI berkembang pesat. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan
PKI berkembang pesat.
a. Propagandanya yang sangat menarik.
b. Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan.
c. Pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai
lain.
d. Sikapnya yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan
kapitalis.
e. Di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa
menggantikan Ratu Adil.
Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923
Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka
peranan politik PKI semakin luas. Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis
Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak
siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang
yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk
lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa
pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga
sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai
terlarang tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya.
Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan
aksi revolusioner di Indonesia.
2.3 Ideologi dasar garekan ISDV/PKI
stilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional.
Komunisme atau Marxisme
adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis
di seluruh dunia. sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi
ini berasal dari pemikiran Lenin
sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".
Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil
alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Logika secara
ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar (lihat:
The Holy Family [1]),
namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan
partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas
perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah
yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati
karena korupsi yang
dilakukan oleh para pemimpinnya.
Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil
alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas
individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat
dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna
kemakmuran rakyat secara merata akan tetapi dalam kenyataannya hanya dikelolah
serta menguntungkan para elit partai, Komunisme memperkenalkan penggunaan
sistim demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh
karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai
komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan
sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.
Secara umum komunisme berlandasan pada teori Dialektika materi oleh
karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan agama dengan demikian pemberian
doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa "agama dianggap candu"
yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran
ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran
materi).
2.4 PKI Memecah Serikat Islam (SI)
Diperbolehkannya
keanggotaan ganda pada tubuh SI dilihat sebagai kesempaatan besar bagi PKI untuk
menyusup ke organisasi tersebut yang kemudian bertujuan umtuk memecahnya. Hal
ini dilakukan karena PKI menyadari bahwa pada saat itu SI merupakan sebuah
organisasi pergerakan nasional yang besar dan kuat. Sehingga timbul keinginan diantara
pimpian PKI untuk menguasainya. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan PKI dalam tubuh
SI terang saja membuat pimpinan CSI menjadi berang. CSI melihat bahwa tindakan tindakan
yan dilakukan oleh PKI telah mengarah kepada sebuah ancaman keutuhan didalam tubuh
SI sendiri. CSI kemudian menyadari bahwa yang menjadi penyebab pengaruh PKI begitu
kuat dalam tubuh SI adalah karena SI memperbolehkan sistem keanggotaan rangkap,
sehingga menjadi sangat mudah untuk disusupi oleh orang-orang yang bersal dari
organisasi lain.
Pada bulan Oktober 1921
dilaksanakan kongres SI yang ke VI di Surabaya. Pada saat itu terjadi suasana panas mewarnai jalannya kongres
karena adanya perdebatan yang terjadi diantara fraksi komunis yang diwakili
oleh Darsono dan Tan Malaka dengan pimpinan SI pada saat itu Haji Agus Salim. Pada kongres tersebut kemudian
diputuskan bahwa dilarangnya keanggotaan rangkap. Artinya anggota SI tidak lagi
boleh menjadi anggota dari organisasi lain, jadi bagi anggota yang selama ini
merangkap sebagai anggota dari organisasi lain harus memilih antara SI atau
organisasi lainnya tersebut. Keputusan ini sontak mendapat perlawanan dari
faksi komunis karena hal tersebut akan sangat merugikan bagi mereka Sadar bahwa
keluar dai SI merupakan sesuatu yang akan sangat merugikan bagi kekuatan PKI,
maka Semaun selaku ketua PKI dan SI Semarang
pada saat itu menolak keputusan kongres dan justru menghimpun kekuatan didalam
tubuh SI. Semaun kemudian melakukan propaganda dalam tubuh SI dan mengatakan
bahwa apa yang telah diputuskan dalam kongres merupakan sebuah sesuatu yang
keliru dan oleh sebab itu harus di tinjau kembali keputusannya. Namun, pimpinan
SI pada sat itu tetap bersikeras pada apa yang telah diputuskan dalam kongres.
Dengan keputusan tersebut maka anggota-anggota SI yang tidak mau keluar dari
PKI dikeluarkan dari tubuh SI. Sekalipun
keputusan ini akan mengurangi jumlah anggota, namun pimpinan SI tetap
menganggap bahwa keputusan ini merupakan hal terbaik yang harus dilakukan.
Semaun dan para anggota
SI yang juga merupakan PKI tidak tinggal diam dengan keputusan ini. Mereka
tetap tidak mau menerima hasil kongres dan tidak keluar dari SI. Mereka
kemudian membentuk SI tandingan yang di sebut sebagai SI Merah, sedangkan SI yang
menerima hasil kongres tersebut dinamakan sebagai SI Putih. SI tandingan ini t
idak hanya terjadi ditingkat pusat, melainkan juga samapi ke cabang di
daerah-daerah. Pada kongres PKI II di Bandung Maret 1923 dirumuskan secara
jelas bahwa mereka menentang secara terang-terangan SI sebagai kekuatan
politik, dan mengubah SI merah menjadi Sarekat Rakyat (SR) sebagai organisasi
yang berada dibawah PKI. Pemerintah Hindia Belanda melihat bahwa kekuatan
komunis sudah mulai berkembang dan semakin menyebabkan ancaman karena aksi yang
dilakukan anggotanya. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusir tokoh-tokoh
komunis seperti Muso, Alimin, Darsono dan Semaun. Tokoh-tokoh ini menyebar ke
Asia hingga Eropa. Namun tidak lama kemudian pada akhir tahun 1923 tokoh-tokoh
komunis tersebut kembali ke Hindia Belanda.
Ternyata kepergian
mereka meninggalkan Hindia Belanda telah mengakibatkannya kelemahan dalam
kepemimpinan Perserikatan Komunis di Hindia Belanda. Untuk kembali
membangkitkan kekuatan komunis tersebut, Semaun dan Darsono mencoba untuk
menghimpun kembali kekuatan dengan melakukan
kongres pada Juni 1924 di Jakarta. Pada saat itulah nama Partai Komunis
Indonesia (PKI) resmi di gunakan. Kongres tersebut juga memutuskan untuk memindahkan
markas besar PKI dari Semarang ke Batavia
(sekarang Jakarta) dan memilih pimpinan baru yaitu Alimin, Musso, Aliarcham,
Sardjono dan Winanta. Dalam kongres tersebut juga diputuskan untuk membentuk
cabang cabang di Padang, Semarang, dan Surabaya.
Komunisme ternyata
telah berhasil memecah bela SI kedalam dua bagian. Bagian pertama adalah mereka
yang mempunyai pandangan komunis dalam tubuh SI dan bagian yang kedua adalah
mereka yang menentang ajaran komunisme dalam tubuh SI. Sekalipun akibat ulah
dari komunisme SI mengalami penurunan dalam jumlah anggotanya, tapi bagi
pimpinan SI hal ini harus dilakukan untuk menyelamatkan SI itu sendiri. Atas
peristiwa tersebut SI dan PKI pun menjadi dua kekuaan politik yang berdiri
sendiri dan saling melakukan persaingan dalam mendapatkan simpati/dukungan dari
rakyat.
2.5 Pergerakan PKI Pada Masa
PraKemerdekaan.
2.4.1. Pergolakan PKI 1926/1927
Pergolakan yang
dilakukan PKI pada tahun 1926 merupakan sebuah bukti bahwa apa yang terjadi
pada kongres tahun 1924 di kota gede Yogyakarta tidak mendapatkan kesepakatan
bersama dari pimpinan pimpinan PKI pada
saat itu. Setelah dilangsungkannya kongres di Yogyakarta tersebut, PKI
memerintahkan untuk mengadakan mogok besar-besaran dikalangan para buruh. Hal
ini sontak saja membuat pemerintah Hindia Belanda berang melihat ulah PKI
tersebut. Pemerintah Hindia kemudian mengambil tindakan tegas terhadap
tokoh-tokoh PKI dan semakin memperketat aktivitas mereka. Pada tahun 1925 Darsono
diusir keluar Indonesia, Aliarcham dibuang ke Digul, sedangkan Alimin, Musso
dan Tan Malaka terpaksa menyingkir ke luar negeri. Sementara tokoh tokoh PKI
yang masih bebas seperti Budisutjitro, Sugono, Suprodjo, dan lainnya mengadakan
rapat di Prambanan untuk membicarakan keberadaan PKI yang semakin mengancam
keberadaannya karena aktivitasnya telah dibatasi oleh pemerintah Hindia
Belanda.
Pada bulan Januari 1926
ternyata beberapa tokoh PKI seperti Alimin, Sanusi, Subakat, Winanta, Musso,
Sugono dan Budisutjitro telah berkumpul di Singapura untuk membicarakan
keputusan Prambanan. Kemudian mereka memutuskan Alimin untuk menemui Tan Malaka
dan membicarakan mengenai keputusan
Prambanan tersebut. Pada bulan Maret 1926, keputusan itu diterima oleh Tan
Malaka dari Alimin di Manila. Tan Malaka kemudian menilai bahwa keputusan
tersebut terlalu tergesa-gesa untuk dilakukan. Ia menilai bahwa pada saat itu
PKI belum tepat untuk melakukan
pemberontakan, dengan alasan PKI belum solid dan basis massa yang belum
sepenuhnya sadar dan revolusioner.
Kemudian Tan Malaka
menjelaskan bahwa keputusan itu tidak
legitimate karena belum dibicarakan dalam Komintern. Tan Malaka
menjelaskan bahwa PKI merupakan salah satu anggota Komintern, jadi setiap
pergerakan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dibahas dalam Komintern.
Pada kesempatan itu Tan Malaka lima alasan sebagai nasehat politik, yaitu;
1. Putusan Prambanan tersebut diambil tergesa
gesa, kurang dipertimbangkan secara matang
2. Putusan semata-mata karena provokasi dari
pihak lawan dan tidak seimbang dengan kekuatan sendiri
3. Putusan tersebut tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Komintern
4. Tidak cocok dengan taktik dan strategi
komunis, ialah massa aksi
5. Kalaupun dilaksanakan akibatnya akan sangat
banyak merugikan pergerakan rakyat di Indonesia.
Kemudian diantara
Alimin dan Tan Malaka pun terjadi dialog mengenai pergerakan yang dilakukan
oleh PKI. Namun tetap saja Tan Malaka menolak rencana pemberontakan yang akan
dilakukan tersebut. Tan Malaka mengungkapkan ada empat alasan mengapa dia menolak
keputusan prambanan tersebut; pertama, Tan Malaka melihat bahwa sebelumnya melakukan
sebuah pergolakan hendaknya sebelumnya partai harus dipastikan dalam keadan yang
baik, kedua; kekuatan buruh dan tani belum terorganisir dengan baik, ketiga,
masih banyak rakyat dan kekuatan lain yang belum terikat dengan PKI, dan keempat,
kekuatan imperialis di sekitar Indonesia (Inggris, AS, Prancis) masih terlalu
kuat dan bersatu. Dengan kata lain Tan Malaka menolak pemberontakan ini dilakukan.
Namun Tan Malaka melihat bahwa Komintern merupakan pihak yang paling mempunyai
otoritas dalam hal ini karena PKI merupakan salah satu instrumen Komintern.
Mendengar penolakan yang dilontarkan oleh Tan
Malaka tersebut, maka Alimin kembali lagi ke Singapura untuk membahs kembali
Keputusan Prambanan tersebut. Sesampainya di Singapura Alimin menceritakan
penolakan beserta alasan yang diberikan Tan Malaka kepada tokoh-tokoh PKI di Singapura. Alimin
tidak menghiraukan saran dari Tan Malaka dan memutuskan untuk pergi ke Moskow
bersama Musso untuk meminta pendapat dari Komintern. Salah satu tokoh PKI
Sardjono yang masih tinggal di Singapura mengirim surat kepada Tan Malaka
dengan pernyataan menolak saran dari Tan
Malaka tersebut dan tetap akan melakukan pemberontakan (Revolusi). Hal ini menjadi
tanda bahwa PKI tidak lagi sejalan dengan Tan Malaka. Dan ini menjadi awal
lepasnya Tan Malaka dari sebuah partai yang dulu diharapkan dapat menjadi
pelopor bagi pembebasan bangsanya dari penjajahan.
Setelah Alimin dan
Musso sampai di Moskow mereka langsung mendiskusikan keputusan Prambanan
tersebut kepada Stalin dan Trostky. Secara terang-terangan Stalin menolak
rencana tersebut karena memang ia menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang
tergesa-gesa dan tanpa perhitungan yang matang. Stalin pun memerintahkan mereka
kembali ke Indonesia. Musso menolak keputusan Stalin tersebut dan berinisiatif
untuk tetap melakukan pemberontakan tersebut. Namun sebelum Musso dan Alimin
sampai ke Indonesia pergolakan sudah meletus.
Pada saat subuh dan
fajar menyingsing tepatnya tanggal 12 Nopember 1926 PKI melancarkan perampasan
gedung telepon dan telegraf di Batavia (Jakarta). Namun pada pagi harinya
tentara Belanda berhasil merebut kembali bangunan strategis tersebut, dan dalam
waktu sepekan saja pemberontakan 1926 tersebut dapat diakhiri.Jelas saja
pemberontakan ini dapat dipatahkan dengan mudah, karena kurang perencanaan yang
matang dan musuh masih terlalu kuat. Atas pemberontakan ini, pemerintah Hindia
Belanada semakin mengawasi gerak-gerik para tokoh-tokoh komunis dan bahkan
Belanda menangkap sebanyak 13.000 aktivis kiri pada saat itu dan menahan
sebagian dari mereka sesuai dengan
undang-undang yang melarang adanya pemberontakan. Sedangkan tokoh-tokoh
PKI menjadi buronan bagi pemerintah Hindia Belanda sehingga banyak dari mereka
harus melarikan diri ke luar negeri.
2.4.2
Pergolakan PKI 1928 (Gerakan PKI Ilegal)
Setelah pemberontakan
yang dilakukan PKI pada tahun 1926/1927 gagal, para tokoh tokoh komunis pun
semakin rawan keberadaannya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada saat
itu memerintahkan secara khusus Polisi Pengawasan Politik untuk menangkap para
kader PKI. Hal tersebut jelas membuat PKI menjadi tercerai-berai karena mereka
selalu mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu.
Para pimpinan PKI pun hanya dapat melakukan pertemuan di luar negeri saja,
sehingga kekuatan yang mereka susun tidak terbangun secara optimal.
Kebangkitan PKI mulai
terlihat setelah di laksanakannya kongres keenam Komintern pada bulan Agustus
1928 di Moskow. Agenda yang dibahas paada saat itu masih seputar mengenai
kegagalan kudeta yang dilakukan di Indonesia. Tokoh tokoh PKI yang hadir pada saaat
itu seperti Musso, Tan Malaka dan Semaun mengalami perselisihan sepanjang
jalannya kongres. Hal ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai tindakan dari
keputusan Prambnan tersebut. Perselisihan ini membuat kepemimpinan didalam
tubuh PKI menjadi terpecah.
Karena telah mencoba
untuk melakukan pemberontakan, pemerintah Hindia Belanda menjadi sangat anti
dengan nama komunisme. Gerakan yang dilakukan PKI baru mulai nampak ketika
terbentuknya Sarekat Kaum Buruh Indonesia (SKBI). Namun aktivitas mereka di curigai, dan
beberapa tokoh SKBI ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1932
mereka bangkit kembali dengan membentuk komite persatuan yang di sistemnya lebih dikenal dengan nama
Organisasi Sel. Komite ini terus menerus melakukan tuntutan revolusionernya
antara lain menuntut pembebasan bagi tahanan-tahanan politik yang selama ini
ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda.
Pada tahun 30-an muncul
kekutan baru didunia yang dipelopori oleh Musolini di Italia dan Hitler di
Jerman. Kedua kekutan ini bergerak dbawah bendera yang sama yaitu fasisme.
Kekutan fasisme pada saat itu begitu kuat, sehingga Stalin menyadari bahwa
kekuatan yang dimiliki oleh fasisme jauh lebih berbahaya daripada kapitalisme.
Untuk itu komunisme mengambil langkah untuk menghentikan sementara perlawaannya
terhadap kapitalisme dan sebaliknya justru menggalang kekuatan bersama kaum
kapitalis yang anti fasis untuk kemudian melawan kekuatam fasis tersebut.
Perubahan sikap ini tidak terlepas dari terpilihnya pimpinan baru komintern
yaitu Dimitrov pada tahun 1935.
Komunisme telah
mempunyai garis perjuangan yang berbeda, sehingga tokoh komunis yang pada saat
itu masih berada di Moskow dikirim pulang ke negaranya masing masing. Musso
diperintahkan oleh Komintern untuk pulang ke Indonesia dan menjelaskan
perubahan garis perjuangan komunisme tersebut. Pada tahun yang sama, Musso
sudah sampai di Surabaya, dan menggalang kekuatan bersama tokoh tokoh PKI yang
masih melakukan pergerakan dibawah tanah seperti Sudjono, Pemudji, Sukindar dan
lain lain. Musso kemudian membentuk Central Comite (CC) PKI baru pada tahun
1935. Kelompok ini bertugas untuk membina tokoh-tokoh muda menjadi orang yang
mempunyai pemikiran revolusioner. Tokoh yang kemudian dapat dijaring oleh
kelompok ini adalah Tan Liang Djie dan Mr. Amir Sjarifuddin.
Pergerakan PKI
mengalami perubahan sejak kembalinya Musso dari Moskow. Kader kader PKI justru
disarankan untuk masuk kedalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah gerakan
yang terbentuk pada tahun 1937 dan memiliki azas kooperasi dengan pemerintah
Belanda. Hal ini dikarenakan sikap Gerindo yang dengan tegas anti-fasis
sehingga menarik perhatian dari kader-kader PKI. Didalam Gerindo inilah
kemudian kader-kader PKI (terutama kader muda) di berikan pemahaman mendalam mengenai doktrin
komunisme. Pemuda pemuda yang terkader pada saat itu antara lain adalah Wikana,
D.N. Aidit, Sudisman, Anwar Kadir, Tjugito dan Mr. Joseph.
PKI melihat bahwa
kekuatan fasisime telah sampai ke Asia yang dibawah oleh jepang. Jepang mulai
menaruh perhatiannya ke Indonesia yang pada saat itu masih berada dibawah
pimpinan pemerintah Hindia Belanda. Para tokoh PKI telah melihat situasi
tersebut dan memutuskan untuk membentuk gerakan anti fasis (Geraf). Geraf
dipimpin langsung oleh Amir Sjarifuddin, Pamudji dan Sukayat dan menempatkan
dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai dewan penasehatnya. Apa yang telah menjadi
kekhawatiran PKI selama ini ternyata menjadi kenyataan. Kekuatan fasis Jepang
berhasil mengalahkan Belanda dan menjadi penguasa baru di Indonesia.
Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia,
Amir Sjarifuddin mulai melakukan perlawanan bersama kelompoknya. Namun gerakan
yang dilakukan lebih sering bersifat organisai bawah tanah. Namun pada Februari
1943 ia bersama 300 anggota kelompoknya berhasil ditangkap oleh Jepang. Amir
Sjarifuddin dan pimpinan Geraf lainnya seperti Sukayat, Pamudji, Abdulrachim,
dan Abdul Azis dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Jepang. Atas permintahan
Soekarno-Hatta hukuman Amir Sjarifuddin diubah
menjadi hukuman seumur hidup. Sementara pimpinan Geraf lainnya tetap
menjalani hukuman mati.
Memasuki era
pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang, gerakan komunisme di Indonesia jelas
terang-terangan telah berubah haluan. Komunis yang sebelumnya selalu melakukan
perlawanan terhadap kapitalis pemerintah Hindia Belanda kini justru menempatkan
Jepang sebagai musuh baru dalam perjuangan politiknya. Hal ini tidak terlepas
dari apa yang terjadi di eropa saat itu, dimana Moskow sebagai pusat kekuatan
komunis di dunia mulai merasa terancam dengan keberadaan Italia dan Jerman yang
bersatu dalam kekuatan fasis. Hal ini membuat Komintern mengambil kebijakan
untuk memerintahkan seluruh anggotanya (termasuk PKI) untuk melakukan
perlawanan terhadap fasisme. Bahkan Komunisme menjalin kerjasama dengan
kapitalisme yang anti-fasis untuk melawan kekuatan fasisme itu sendiri. Hal ini
disebabkan, karena tokoh Komitern di Moskow menganggap bahwa kekuatan fasisme
jauh lebih berbahaya dari kekuatan kapitalisme itu sendiri, sehingga perlawanan
terhadap fasisime tersebut harus diperoritaskan terlebih dahuluh.
DAFTAR PUSTAKA
·
T. McVey, Ruth, 2010, “Kemunculan komunisme
indonesia”, Jakarta: Komunitas Bambu
- Pringgodigdo SH, A. K , 1994, “Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia”, Jakarta: Dian Rakyat Anggota IKAPI..
·
Iskandar Muhammad, Shalfiyanti,
Wiwi Kuswiyah, Triana Wulandari, 2000, “Peranan Elit Pada Masa Revolusi
Kemerdekaan Indonesia”, Departemen Pendidikan Nasional.
- Kartodirdjo, Sartono, 1993, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid II. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
·
Indra, Muhammad Ridwan Dr, 1987 ,
“Peristiwa Peristiwa Di Sekitar Proklamasi 17-8-1945”, Sinar Grafika.
·
P.D Marwati dan Nugroho
Notosusanto, 1993, “Sejarah Indonesia V”, Balai Pustaka: Jakarta.
- Shiraishi, Takeshi, 2004, “ Zaman Bergerak”, Jakarta: Gramedia.
·
Suwondo, Bambang, “Sejarah
Kebangkitan Nasional Daerah Kebangkitan Jawa Timur” 2007, Depdiknas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar